|

Hari Pendidikan Nasional dan Realita Pendidikan Anak Di Kota Padang

Pendidikan menjadi bagian yang penting dalam membangun peradaban suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terutama oleh pemerintah dimana hal ini telah diamananatkan dalam peraturan perundangan-undangan namun tidak dinafikan bahwa masyarakat sipil pun dapat terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Di antara jenjang pendidikan sekolah, umumnya Negara lebih memilih mengkonsentrasikan intervensinya, berupa justifikasi, pengaturan kelembagaan sekolah, kurikulum, dan lama pendidikan. Di samping itu, perlu adanya atensi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh (kelompok) masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah formal agar intervensi Negara dalam sector pendidikan bermakna positif dan merata bagi generasi berikutnya. Hal ini menjadi dasar bagi kelompok mahasiswa Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Padang “Sanctus Anselmus” menyelenggarakan seminar daerah bertajuk “Potret Pendidikan Anak di Kota Padang dari RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) hingga Jalanan”.

Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman, membuka langsung kegiatan secara resmi dan dalam sambutan memberikan apresiasi terhadap PMKRI Cabang Padang atas kegiatan seminar sebagai bentuk perhatian mahasiswa terhadap pendidikan anak di Kota Padang. “Ini adalah bentuk cinta tanah air” ujar beliau di Ruang Pembinaan Umat Gereja St. Fransiskus Asisi, 07 Mei 2011. Dalam kesempatan itu, narasumber yang dihadirkan berasal dari instansi pemerintahan (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, praktisi pendidikan, dan LSM). Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Drs. Jufril Siry, MM menyampaikan bahwa RSBI merupakan amanat UU No.20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, artinya bila pemerintah daerah tidak menyelenggarakan hal tersebut, pemerintah daerah, melanggar peraturan yang ada. Dinas Sosial yang diwakili oleh Drs. Risman, MA menyampaikan langkah-langkah penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang termasuk dalam hal pendidikan yakni disediakan sekolah di Pesantren Darul Ma’arif dengan biaya dan penginapan gratis serta diberi pelatihan keterampilan. Namun Dinas Sosial tidak menampik adanya permasalahan terkait dengan program tersebut diantaranya, terbatasnya anggaran untuk penanganan anak jalanan, belum optmalnya dukungan dari Dinas/Instansi terkait, penghasilan di jalanan yang melebihi upah buruh harian, himbauan untuk tidak memberi di persimpangan lampu merah yang kurang direspon oleh masyarakat serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang masih menyewa gedung RPA dan tidak memiliki tenaga khusus.

Dalam pandangan lain praktisi pendidikan dari UNP, Prof. Prayitno, menyatakan pendidikan untuk semua dengan pelayanan unggul artinya tanpa diskriminasi, inklusif, materi dan proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, potensi peserta didik dikembangkan secara optimal, dan mengarah ke pedidikan sepanjang hayat. Beliau juga mengenalkan suasana dinamik dalam proses pembelajaran dengan strategi BMB3 (Berpikir, Merasa, Bersikap, Bertindak, dan Bertanggung jawab). Melalui penerapan strategi BMB3 akan lahir suasana pembelajaran yang transformatif, bukan sekedar transfer materi pembelajaran.

Muharman, penggiat LSM Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat, melihat bahwa anak belum menjadi isu strategis pembangunan, selama ini anak cenderung menjadi isu domestik, sementara Negara melalui peraturan perundangan telah mengatur tentang perlindungan anak. Hanya saja masih banyak ditemui kekerasan terhadap anak secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Hingga tahun 2006 (data LPA) daerah di Sumbar penyumbang kekerasan terhadap anak terbesar adalah Kota Padang.

PMKRI Cabang Padang berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian (sekolah RSBI dan anak jalanan Kota Padang). Dari 7 sekolah yang menyandang predikat RSBI, 5 sampel, hanya satu sekolah yakni SMPN I Padang yang memberikan respon positif dengan mengisi kuisioner penelitian. Saat berstatus calon siswa RSBI, mereka harus mengikuti beberapa tes sebagai syarat untuk menjadi siswa RSBI serta mengeluarkan biaya untuk mengikuti tes. Fasilitas yang diperoleh juga cukup berbeda dari sekolah/kelas regular, begitu juga dengan biaya sekolah siswa RSBI (lebih besar dari kelas regular). Sementara anak jalanan yang ditemui berjumlah 24 orang dengan beragam pekerjaan, yakni pengamen, penjual plastik, asongan, gorengan, dan pembersih kaca mobil. Alasan kesulitan ekonomi menjadi pemicu terbesar mereka turun ke jalan (54,17%), disusul menambah uang jajan (41.67%) dan 4,17% menyatakan hanya sekedar rekreasi (bermain atau diajak teman).

Salah seorang peserta seminar dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padang, Rani, mengusulkan pada pemerintah agar program RSBI ditinjau ulang kembali sehubungan dengan biaya peserta didik yang besar. Walaupun biaya tergoong besar, program RSBI tidak memberi jaminan pada peserta didik akan masuk pada perguruan tinggi ataupun mendapat pekerjaan sesuai harapan peserta didik, hal ini ditegaskan oleh Jufril Siry. (Sukmawati Novi Siregar)

 

Leave a Reply

Recently Commented

  • gatot malaisianto: mobunkagakuso porogoramu wa totemo omoshiroi desu watashiwa nihon no sensei o naru kotoga dekimasu...
  • ignatius sutrisno,S.Pd.,S.H: Puji Tuhan saya membaca berita ini, ketemu sama Romo A.Suyadi SJ, Direktur JRS. Salam...
  • Gregorius Seran: Nusantara University is the best one. Thanks for providing scholarship for students who got the...
  • jerry: selamat ulang tahun pmkri tondano, semoga kader-kadernya menjadi lilin bagi mereka yang membutuhkan terang
  • gatot malaisianto: ik dank voor gaud geleegenheid dat is aanbieden door tweente univ.te mee schoolarship prograama...