Tondano (11/5/12), Ancaman letusan gunung Lokon, Tomohon, Sulawesi Utara tidak mengendurkan semangat belajar. Sebanyak 25 orang kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Tondano Santo Paulus mengikuti masa bimbingan (MABIM). “Kegiatan yang berlangsung selama 11 – 13 Juni 2012 ini, digelar kurang lebih 4 kilo meter dari bawah kaki Gunung Lokon yang masih terus melakukan gempa vulkanik” ungkap Marselina Ko’a Ketua Panitia. Sebanyak 25 orang kader ini akan dibekali beberapa materi seperti, Teologi Pembebasan, Public Speaking, dan Analisis Sosial. “Setelah kegiatan ini, semua peserta diharapkan bisa mengaplikasikan materi – materi yang diterima, untuk mewujudkan Kemanusiaan, Keadilan Sosial dan Persaudaraan Sejati”, pungkas Ketua Presidium Werenfridus Talia yang didampingi oleh Presidium Pengembangan Organisasi Milander F Kaunang serta Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Christian R. Laritembun. <mfk>

Pengurus Pusat PMKRI di bawah kepemimimpinan Yohanes Sahat, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama elemen mahasiswa dan buruh lainya melakukakan aksi memeperingati hari buruh (Selasa 1 Mei 2012) . Aksi FPR dimulai dengan long march dari bundaran HI melewati gedung indosat menuju Istana Negara.

Sekitar lima ribu masa FPR yang tiba di istana membuat aparat kepolisian kebinggungan, masa menutup jalan di depan istana sehingga meninbulkan kemacetan. Sempat tarjadi ketegangan antara masa dan aparat namun akhirnya suasana kembali tenang. Masa melakukan orasi sacara bergantian yang diwakili oleh pimpinan-pimpinan oraganisasi yang tergabung dalam FPR. dalam orasi-orasi mereka memprotes upah murah dan menghentikan pemberlakuan system kerj kontrak dan outsourcing bagi buruh di Indonesia serta praturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada buruh.  masa membubarkan diri dengan tertib pada Pkl .17.00 WIB meninggalkan istana.

Berikut foto-foto aksinya:

DAN BERIKAN JAMINAN KERJA YANG MEMADAI

Solidaritas PP- PMKRI bersama kaum buruh dalam perayaan May Day 2012

(Oleh PRESIDIUM GERMAS : Hendrikus Ara )

Tanggal 1 Mei merupakan hari bersejarah bagi perjuangan kaum buruh  dalam menentang dan melawan pemilik modal sebagai penguasa alat produksi. Momentum ‘May Day’ digunakan sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan dan memperjuangkan hak buruh di berbagi sektor kerja dan industri.

 Ada beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan kaum buruh dalam aksi hari buruh internasional, antara lain: penghapusan upah murah dan menghentikan pemberlakuan outsourcing. Dua hal ini menjadi problem utama yang kini sedang di alami buruh di Indonesia

Upah murah dan outsourcing adalah skenario yang dilakukan oleh perusahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal dengan menekan upah kerja buruh demi menekan biaya produksi. Hal ini sengaja di lakukan oleh perusahan demi melipatgandakan omset perusahan dengan menjadikan buruh sebagai alat produksi semata.

Mengapa tuntutan akan upah yang layak bagi parah buruh selalu di tanggapi dingin oleh pemerintah? Hal ini dapat di analisis sebagai persekongkolan pemerintah dengan pemodal, karena investor akan selalu menanamkan modalnya jika buruh sebagai pekerja akan di bayar dengan murah. Hal ini di gunakan untuk menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha ,dan pemerintah seolah tak berdaya dengan pola yang di lakukan oleh para pemodal walaupun penetapan upah buruh bertentangan dengan upah minimum yang sudah di tetapkan dalam peraturan perunundang-undangan.

Buruh yang sadar akan haknya seolah tak berdaya dengan upah murah, karena di lain sisi terbatasnya lapangan pekerjaan memaksanya untuk terus memeras keringat walaupun beban kerja yang di lakukannya tidak sebanding dengan upah yang di peroleh. Di titik inilah penghisapan dan penindasan terhadap kaum buruh menjadi sebuah hal biasa bagi para pemilik modal.

Di tengah murahnya upah bagi kaum buruh, muncul lagi system Outsourcing yang juga  di jadikan sebagai cara lain untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha tanpa memikirkan nasib dan masa depan buruh.

 Dalam Undang-undang ketenagakerjaan pasal 64, outsourcing di artikan sebagai suatu perjanjian kerja, dimana perusahan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang di buat secara tertulis. Menurut pasal 1601b KUH Perdata, outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mmengikatkan diri dengan pihak lain yang memborongkan, dengan menerima bayaran tertentu dan pihak lain yang memborongkan pekerjaan kepda pihak pemborong dengan bayaran tertentu.

Dari pengertian ini maka jelas kelihatan bahwa buruh hanyalah pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan perusahan, dan perusahan dapat sewaktu- waktu memecat buruh apabila tidak dinginkan lagi oleh perusahan tanpa suatu hambatan aturan, karna perusahan hanya berhubungan dengan pihak perusahan yang menyediakan tenaga buruh. Dengan demikian maka buruh selalu mempunyai posisih lemah. jika buruh berteriak menuntut upah yang tinggi atau santunan jamsostek maka perusahan dengan kuasanya boleh melakukan pemecatan kapanpun, tanpa pesangon atau hak lain yang harus di terima buruh.

Sungguh sangat tragis dan menyakitkan nasib buruh Indonesia. Melihat persoalan buruh yang kian pelik dalam penindasan ini maka solidaritas seluruh elemen anak bangsa, termasuk mahasiswa perlu di galakan untuk bersatu padu melawan penindasan ini

PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki sepirit berjuang bersama kaum tertindas, tidak mampu diam melihat kesewenangan ini. Oleh karna itu dalam menyambut peringatan May Day kali ini, secara spontan dan konsisten turut bergabung bersama para buruh dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR)  untuk bersama berjuang menyuarakan hak dan derajat hidup yang layak bagi buruh Indonesia. Apapun alasannya kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Hidup buruh…Hidup rakyat !!!

Teriring salam….

Pro Ecclesia et Patria..!!

“ Manunggal dengan Umat Terlibat dengan Rakyat “

Masa unjuk rasa datang dari Jabodetabek dan utusan organisasi buruh dari luar jawa masa yang tergabung dari DPP KSPSI, FSPMI, Sekber Buruh, Fesbuker Indonesia, Den KSBSI, KSPI, DPP FSPOI, Pengurus Pusat- PMKRI, PB-HMI,KAMMI. Peserta unjuk rasa ini berkumpul di Bundaran HI, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju Istana Presiden, untuk menyampaikan tuntutannya di depan istana.

Dalam salah satu orasinya di hadapan seluruh masa, Hendrikus Ara (25), yang adalah Presidium Gerakan Kemayarakatan Pengurus Pusat PMKRI menyampaikan beberapa hal yang menjadi kekecewaannya terhadap rencana kebijakan Pemerintah yang tidak populis dan mengabaikan jeritan hati rakyat. Menurut Hendrikus, kenaikan harga BBM yang di rencanakan pemerintah akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian masyarakat kecil, masyarakat akan semakin susah dan miskin. Solusi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat hanya bersifat sementara dan penuh dengan muatan politik, tetapi dampak pahit kenaikan harga BBM bersifat permanen bagi masyarakat. Kebijakan ini adalah bentuk pemelaratan terhadap rakyat. Hendrikus menyerukan dengan tegas untuk menolak kenaikan harga BBM, dan siap bersama parah buruh untuk kembali turun ke jalan dan akan menguasai seluruh sarana publik jika pemerintah tetap nekat pada pendiriannya.

Bersama Hendrikus, hadir pula Ketua Presidium PP-PMKRI, Yohanes Sahat, bersama rombongan massa mahasiswa dan buruh. Gayung bersambut dengan pernyataan Hendrikus, Yohanes juga menyayangkan sikap kejam dari pemerintah yang memang baru-baru ini mengabulkan perbaikan upah buruh tapi itu terjadi setelah buruh melakukan pengerahan massa, penutupan TOL sebagai sarana umum dan berdemonstrasi, lalu sekarang berencana menaikkan harga BBM yang lagi-lagi mengancam kesejahteraan rakyat kecil. “Sebagai perhimpunan yang memiliki misi berjuang dengan terlibat kepada kaum tertindas, kami harus ikut dalam gerakan ini.!”, ungkapYohanes. Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu-lintas di sekitar lokasi aksi tersendat. Kawasan di depan gerbang Istana tampak dipagari kawat berduri. Aparat kepolisian dan TNI di turunkan kesetiap titik untuk menjaga kelancaran aksi. Tampak di depan istana aparat ke polisian dan TNI siaga berlapis, sempat terjadi aksi saling dorong-mendorong antara polisi dan pengunjuk rasa yang mendesak untuk mendekati istana dari arah Jalan Merdeka Barat. Sejumlah petugas yang berada di dalam lingkungan Istana, ikut keluar. Namun sampai pada sampai selesainya aksi ini, situasi tetap kondusif dan aman.

 

Kegiatan retreat yang diselenggarakan berbeda dengan konsep retreat yang sebelumnya pernah di ikuti oleh anggota PMKRI Cab. Malang . Retreat yang dilaksanakan hari Sabtu – minggu (24 – 25 Maret 2012) di Wisma Syanti, Lawang – Jatim, mengusung konsep Spritualitas Ignatian dengan tema “Quo Vadis Kader PMKRI”.  Kegiatan ini sendiri memadukan antara konsep Latihan Rohani (LR) Igantian berupa meditasi, pemeriksaan batin, dan pendalaman KS dengan konsep Outbond yang dilakukan oleh isnstruktur outbond. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan  mental dan Iman sekaligus mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Paskah. Walaupun tidak sepenuhnya konsep Spritualitas Ignatian bisa dilaksanakan karena waktu yang pendek, tetapi antusiasme peserta sangat positif dan meminta untuk di adakan kembali di luar momentum Paskah.

Semoga pesan retreat yang mereka terima dapat menjadi kunci perbaikan diri menjadi manusia-manusia baru seutuhnya di tengah derasnya arus kehancuran kaum muda.

By : Thomas Arakian Boli

Divisi Humas (komunikasi dan informasi)

PMKRI Cab. Malang – Sanctus Augustinus

Periode 2011-2013

Puluhan ribu buruh dan Mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) , Rabu (21/3/2012) di Jakarta.

Masa unjuk rasa datang dari Jabodetabek dan utusan organisasi buruh dari luar jawa masa yang tergabung dari DPP KSPSI, FSPMI, Sekber Buruh, Fesbuker Indonesia, Den KSBSI, KSPI, DPP FSPOI, Pengurus Pusat- PMKRI, PB-HMI,KAMMI. Peserta unjuk rasa ini berkumpul di Bundaran HI, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju Istana Presiden, untuk menyampaikan tuntutannya di depan istana.

Dalam salah satu orasinya di hadapan seluruh masa, Hendrikus Ara (25), yang adalah Presidium Gerakan Kemayarakatan Pengurus Pusat PMKRI menyampaikan beberapa hal yang menjadi kekecewaannya terhadap rencana kebijakan Pemerintah yang tidak populis dan mengabaikan jeritan hati rakyat. Menurut Hendrikus, kenaikan harga BBM yang di rencanakan pemerintah akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian masyarakat kecil, masyarakat akan semakin susah dan miskin. Solusi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat hanya bersifat sementara dan penuh dengan muatan politik, tetapi dampak pahit kenaikan harga BBM bersifat permanen bagi masyarakat. Kebijakan ini adalah bentuk pemelaratan terhadap rakyat. Hendrikus menyerukan dengan tegas untuk menolak kenaikan harga BBM, dan siap bersama parah buruh untuk  kembali turun ke jalan dan akan menguasai seluruh sarana publik jika pemerintah tetap nekat pada pendiriannya.

Bersama Hendrikus, hadir pula Ketua Presidium PP-PMKRI, Yohanes Sahat, bersama rombongan massa mahasiswa dan buruh. Gayung bersambut dengan pernyataan Hendrikus, Yohanes juga menyayangkan sikap kejam dari pemerintah yang memang baru-baru ini mengabulkan perbaikan upah buruh tapi itu terjadi setelah buruh melakukan pengerahan massa, penutupan TOL sebagai sarana umum dan berdemonstrasi, lalu sekarang berencana menaikkan harga BBM yang lagi-lagi mengancam kesejahteraan rakyat kecil. “Sebagai perhimpunan yang memiliki misi berjuang dengan terlibat kepada kaum tertindas, kami harus ikut dalam gerakan ini.!”, ungkapYohanes.

Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu-lintas di sekitar lokasi aksi tersendat. Kawasan di depan gerbang Istana tampak dipagari kawat berduri. Aparat kepolisian dan TNI di turunkan kesetiap titik untuk menjaga kelancaran aksi. Tampak di depan istana aparat ke polisian dan TNI siaga berlapis, sempat terjadi aksi saling dorong-mendorong antara polisi dan pengunjuk rasa yang mendesak untuk mendekati istana dari arah Jalan Merdeka Barat. Sejumlah petugas yang berada di dalam lingkungan Istana, ikut keluar. Namun sampai pada sampai selesainya aksi ini, situasi tetap kondusif dan aman.

Suatu tinjauan kritis dari PP-PMKRI

Oleh : Hendrikus Ara

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang diwacanakan pemerintah akan terjadi pada tanggal 2 April 2012 mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat di berbagai daerah di tanah air. Penggalangan kekuatan untuk menolak rencana kanaikan harga BBM terus terjadi, demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di berbagai tempat menjadi berita hangat di berbagai media masa. Melihat gelombang penolakan yang begitu besar di kalangan masyarakat maka ada beberapa  pandangan PMKRI yang perlu menjadi poin perhatian pemerintah dan segenap elemen  bangsa:

1. Reaksi publik yang begitu besar terhadap rencana kenaikan BBM yg akan di lakukan pemerintah menunjukan adanya kegamangan yang dirasakan masyarakat terhadap nasib dan kelayakan hidup akibat kenaikan BBM, karna memang kenaikan harga BBM membawa dampak ikutan yg luar biasa terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Di titik wacana inilah perhatian publik terarah dan tercurah sepenuhnya.
2. Wacana kenaikan harga BBM tidak boleh menguburkan berbagai persoalan kebangsaan lainnya seperti korupsi yang melibatkan elit-elit politik sejumlah partai penguasa, mafia hukum dan praktek korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum polisi, hakim dan jaksa.  Wacana ini tidak boleh pula menjadi upaya sistematis pemerintah melenyapkan begitu saja praktek suap menyuap yang dilakukan politisi dan partai busuk di DPR maupun di tubuh lembaga perpajakan, karna secara politis dapat di analisa juga rencana kenaikan harga BBM sebagai sarana ampuh untuk mengalihkan isu dan opini publik terhadap sejumlah permasalahan penguasa dan perilaku busuk elit politik dan partainya. Semoga saja tidak dan masyarakat tidak terlelap dengan itu .
3. Mencermati secara mendalam kenaikan harga BBM yang  di rencanakan pemerintah yang akan terjadi pada awal April 2012 dengan dalil pada beberapa pertimbangan ,antara lain : untuk mengantisipasi perubahan perekonomian dunia (harga minyak dunia yang naik dan krisis ekonomi di Eropa dan USA), untuk mengantisipasi perubahan perekonomian nasional (harga BBM, tingkat inflasi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional), dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Hemat saya, antisipasi yang di lakukan pemerintah wajar-wajar saja, akan tetapi perlu di ingat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang di harapkan akan hanya menjadi data statistik semata tanpa peningakatan kejehteraan yang nyata bagi masyarakat apabila tidak di tunjang dengan kebijakan-kebijakan permanen yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, karna kenaikan harga BBM dengan kompensasi pemberian subsidi kepada masyarakat bersifat sementara  akan tetapi dampak dari kenaikan harga BBM sifatnya permanen bagi masyarakat. Masyarakat hanya akan semakin miskin dan melarat.
4. Kenaikan harga minyak dan melambatnya perekonomian dunia harus di antisipasi secara cermat dan hati-hati dengan melihat kondisi sosial masyarakat.

Beberapa alternatif lain dalam menekan kenaikan harga BBM bisa dilakukan dengan cara:

• Diversifiksasi bahan bakar minyak
• Penggunaan bahan bakar gas
• Penghematan dalam penggunaan pemakaian kendaraan operasional pemerintah yang begitu boros namun gratis
• Perubahan gaya dan tampilan elit politik DPR dan pejabat pemerintah yang berkonvoi dengan megah dan mewahnya menggunakan uang rakyat bahkan BBM gratis. Karna hemat saya, belanja aparatur yang begitu besar hanya untuk kemewahan  dan tidak berimbang dengan belanja publik. Hal ini harus dapat di hemat dan harus di potong untuk mensubsidi rakyat miskin. Dengan demikian belanja pemerintah dapat digunakan secara lebih proporsional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Kencenderungan pemerintah dalam menyikapi perekonomian dunia dan mengantisipasi dampak memburuknya pertumbuhan perekonomian nasional  dengan satu-satunya jalan yaitu menaikan harga BBM tanpa solusi alternatif yang lebih baik dan paten. Ini akan menimbulkan kesulitan ekonomi, kemiskinan yang terus merajalela, pengangguran, tingginya angka putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, kematian ibu dan anak yang terus meningkat karna kesehatan dan kelayakan hidup yang memprihatinkan dan meningkatnya kerawanan sosial.

Dengan demikian apabila harga BBM di paksakan naik maka harus dibarengi dengan kompensasi yang nyata bagi masyarakat berupa :

• Pendidikan gratis dan berkualitas dari tingkat dasar  hingga SMA dan pendidikan murah pada tingkatan Perguruan Tinggi, agar dapat di jangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga angka putus sekolah dapat di tekan dan kualitas hidup masyarakt dapat meningkat.
• Biaya kesehatan yang murah dan gratis untuk masyarakat miskin agar harapan hidup masyarakat bertambah dan peningkatan sarana prasarana kesehatan yang memadai dan terjangakau di berbagai wilayah demi mudahkan akses  masyarakat terhadap kesehatan.
• Menjaga stabilitas harga sembako agar mampu di jangkau oleh masyarakat sehingga tidak terjadi rawan beli dan salalu menjaga distribusi sembako yang merata  di berbagai wilayah agar tetap dan tersedia bagi masyarakat.

Apabila pemerintah tetap mengabaikan masalah sosial yang mendera masyarakat maka pertumbuhan ekonomi nasional yang di harapkan membaik dengan menaikan harga BBM hanya akan Jauh Panggang Dari Api. Maka amarah masyarakat akan memuncak dan seruan perlawan dengan slogan TOLAK… tetap akan membumi.

Ahkir kata Salus Populi Suprema Lex, Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi.

Teriring salam Perhimpunan…

Pro Ecclesia et Patria..!!

 “ Manunggal dengan Umat terlibat dengan Rakyat “

                                                                                               Suara Germas